CAKRAWALAINFO.COM – BONE | Program perspektif riset dan opini publik (prop), institute lonching dan ngobrol perkara publik dengan Tema ” Demokrasi dalam pusaran oligarki dan dinasti Politik ” di Kafe Ruang Teduh jalan MT.Haryono , Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Selasa 01/06/2021 malam,
Syamsuriadi manajer Riset dan program perspektif riset dan opini publik ( prop) institute, usai memandu acara tersebut mengatakan, akibat fenomena ini menilai rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki.
Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi, yang dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung didalam pemilihan.
Baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif baik tingkat nasional maupun tingkat daerah .
Ditambahkan Syamsuriadi, jika politik oligarki dan politik Dinasti ini dibiarkan terus berjaya maka kita akan stagnan, membahas masa depan daerah dengan pendekatan model lama .
Kebijakan yang ekstrim, melwan arus, dan baik bagi masa depan daerah tidak akan diambil ,dalam pengelolaan keuangan daerah , misalnya, ia khawatir adanya politik balas jasa kepala daerah untuk para pihak yang membantu pemenangan,
Syamsuriadi menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang ada pada titik tertentu bisa melanggar hukum.
Terkait kondisi demokrasi dengan Fenomena oligarki dan dinasti politik yang terus berulang ulang di pilkada,
Syamsuriadi mengatakan bahwa hal tersebut harus dihentikan, khusus di Bone misalnya , Data dan riset lembaga kami menunjukkan 58,70,.% Masyarakat menolak oligarki dan dinasti politik, ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin hari semakin cerdas hal ini perlu terus dikawal , karena oligarki dan politik dinasti hanya bisa ditumbangkan melalui politik partisipasi masyarakat sipil Secara massif , sistematis dan terstruktur , berjayanya dinasti dan oligarki politik di pilkada 2020 yang lalu menunjukkan keberhasilan agenda para elit, dan efeknya akan terus berkelanjutan , ia ragu pilkada kedepan akan membawa daerah dan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat ( 45 persen ), terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat dan yang paling banyak adalah di Sulawesi Selatan ” fenomena dinasti ini justru menghambat konsolidasi demokrasi di Tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan,” tutup mantan aktivis mahasiswa ini.
Laporan: Ani Hammer
Comment