Foto: Kasra Jaru Munara (Tokoh Masyarakat Moronene)
CAKRAWALAINFO.COM-BOMBANA -Ketegangan mencuat di lingkungan adat Kerajaan Moronene Keuwia Bombana, setelah muncul dorongan dari sebagian masyarakat adat untuk mengganti raja yang dinilai tidak lagi menjalankan amanah adat. Di sisi lain, sang raja menegaskan bahwa ia masih sah secara hukum adat dan garis keturunan, serta menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Situasi ini memicu keprihatinan sejumlah tokoh adat. Salah satunya adalah Kasra J. Munara, tokoh masyarakat Moronene yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara adat dan musyawarah.
“Konflik menyangkut takhta adat tidak boleh diselesaikan dengan cara yang merusak tatanan atau memperkeruh hubungan sosial,” ujar Kasra.
Sengketa Berakar pada Keterpimpinan
Polemik yang terjadi bukan hanya soal siapa yang berhak memimpin. Yang lebih mendalam adalah bagaimana seorang pemimpin menjalin keterhubungan dengan masyarakatnya—dan bagaimana masyarakat membalasnya dengan kepercayaan. “Namun jika keterpimpinan melemah, itu menjadi alarm sosial. Yang perlu dipulihkan bukan hanya posisi, tapi hubungan kepercayaan dan transparansi” ujar Kasra.
Kasra juga mengingatkan pentingnya menjaga dua nilai utama dalam kehidupan adat: respect (rasa hormat) dan dignity (martabat). Menurutnya, kedua hal ini menjadi perekat utama dalam merawat harmoni masyarakat adat.
Ia menambahkan bahwa dalam sistem nilai Moronene, terdapat satu konsep sakral yang menjadi dasar moral dan spiritual baik bagi seorang pemimpin maupun masyarakat yang dipimpin, yaitu “mana”. Dalam pengertian lokal, “mana” tidak hanya bermakna pusaka atau warisan, tetapi juga merupakan simbol kehormatan atau marwah yang wajib dijaga oleh para pemangku dan pengikut adat.
“Mana adalah pantulan batin dari integritas. Ia tidak hanya diwariskan sebagai legacy, tetapi ia harus selalu diperkuat dengan tindakan konkret yang membumi” jelas Kasra.
Seruan untuk Kembali pada Adat dan Sara
Dalam konteks adat Moronene, sistem nilai diwariskan melalui apa yang disebut sebagai adat dan sara—yaitu kumpulan kebiasaan, norma, dan hukum adat yang menjadi pedoman hidup. Lembaga seperti Dewan Sara, yang terdiri dari para pemangku adat dan bangsawan, memiliki peran penting dalam menjaga tatanan, termasuk dalam proses pengangkatan dan pelantikan raja.
Kasra menyerukan agar penyelesaian polemik ini dikembalikan pada mekanisme adat yang sah, serta diupayakan melalui musyawarah dan konsultasi dalam dewan adat.
“Adat bukan sekadar masa lalu yang dibanggakan, tapi masa depan yang harus dijaga bersama,” imbuhnya.
Ajak Semua Pihak Turunkan Tensi
Menanggapi meningkatnya suhu konflik, Kasra mendorong agar semua pihak memberikan ruang jeda dan dialog yang terbuka. Ia mengingatkan bahwa dalam budaya Moronene, perbedaan pandangan dapat diselesaikan tanpa menjatuhkan martabat satu sama lain. Kedua pihak perlu introspeksi diri, bersikap transparan, jangan ada “hidden agenda”.
“Dalam saat-saat seperti ini, kita dipanggil untuk menunjukkan kedewasaan kultural—dengan cara yang elegan, bermartabat, dan berorientasi pada keutuhan komunitas,” tutupnya.
Nilai-nilai sakral seperti ‘mana’, ‘sara’, dan musyawarah bukan hanya warisan simbolik, melainkan fondasi kultural yang terus relevan untuk menjaga keutuhan, marwah, dan arah kehidupan masyarakat adat yang bermartabat.
Comment