Proyek Rusun 16 Milyar Jeneponto, Disinyalir Tidak Miliki IMB, LPK SULSEL:Kontraktor Nakal

CAKRAWALAINFO.COM – JENEPONTO | Pembangunan rumah susun (Rusun) di Kabupaten Jeneponto milik Kementerian PUPR RI, melalui Balai Pelaksana Satuan Kerja penyediaan perumahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Proyek yang dikerjakan oleh pelaksana PT ILHO JAYA ALFATIH dengan nilai anggaran Rp.16.419.945.000, sesuai Nomor kontrak :HK,02,03/12/KONTRAK/PPK,RSK/SATKER PPSS/RS 2021. Melalui manajemen kontruksi PT GENTA PRIMA PERTIWI, dan Konsultan Perencana PT ADHIKARA MITRA CIPTA, Waktu pelaksanaan 240 hari kelender.Diduga Tanpa IMB.

Kini kembali menjadi sorotan salah satu aktivis dari Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Provinsi Sulawesi Selatan dan media,
Karena proyek Rusun yang menggunakan APBN kurang lebih Rp16 miliar itu, disinyalir tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang, RT/RW Kabupaten Jeneponto dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang, Bangunan Gedung, serta Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

” Ketua LPK SULSEL, Hasan Anwar menduga, bahwa proyek Rusun PUPR itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). ujarnya

Iya menambahkan bahwa pelaksana pembangunan rumah susun anggaran miliaran tersebut itu tidak berdasarkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten jeneponto melalui Dinas PTSP setempat.,

” Sementara Kadis PTSP Meriyani, yang ditemui oleh LPK Sulsel beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa terkait pembangunan rumah susun (Rusun) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nya sementara dalam proses” jelasnya

” Demikian pula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang ditemui diruangannya menyampaikan bahwa terkait Pembangunan Rusun saya tidak tahu menahu ” ujarnya

Namun Pihak kontraktor PT ILHO JAYA ALFATIH, yang dihubungi oleh LPK Sulsel, melalui sambungan sellulernya, tidak merespon sama sekali.

Sehingga ketua LPK Sulsel menganggap bahwa pelaku pembangunan dalam hal ini pihak kontraktor dinilai nakal dan mengindahkan aturan persyaratan secara administratif karena melaksanakan pembangunan tanpa IMB, dan juga secara teknis pelaksana dari PT ILHO JAYA ALFATIH, sudah mengabaikan Keselamatan, Kesehatan dan Kerja (K3)” tegas Hasan Anwar kepada cakrawalainfo.com, Rabu, (22/12/2021)

Laporan: iqbal

Loading...

Pos terkait

Comment