Proyek Rekonstruksi Jembatan Ta’binjai Jeneponto di Nilai Abai Terkait Penerapan K3, Sekertaris DPD Poros Rakyat Angkat Bicara

CAKRAWALAINFO.COM – JENEPONTO | Proyek rekonstruksi jembatan ta’binjai di ruas Tanetea-Barobbo Kab.Jeneponto yang menelan anggaran 6,3 Milliar diduga dilaksanakan tanpa penerapan K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harusnya diutamakan malah terkesan diabaikan oleh perusahaan pemenang tender CV.Hijrah Mandiri.

Diketahui sejak proses pekerjaan dilaksanakan 10/05/22 penerapan K3 tidak pernah diterapkan terkecuali pemakaian APD digunakan pada saat dikritik oleh masyarakat setempat.

Saat ketua DPRD H. Arifuddin beberapa bulan yang lalu mengunjungi proyek pembangunan jembatan Ta’binjai dengan tujuan menanyakan penerapan K3, pelaksana dan pengawas mengakui bahwa petugas K3 tidak berada dilokasi.

Dihadapan konsultan pengawas,.Ketua DPRD yang juga warga Kec.Tamalatea itu berpesan agar seluruh proses harus dikerjakan dan pelaksana harus menerapkan K3 agar pekerja dapat terhindar dari kecelakaan kerja.

Sekertaris DPD Lembaga Poros Rakyat Indonesia. Subair, yang diketahui sering berada dilokasi pekerjaan juga menjelaskan bahwa memang perusahaan yang mengerjakan proyek jembatan ini terbilang nakal dan paling abai terhadap penerapan K3.

Olehnya itu melalui media ini saya meminta, agar Disnaker Jeneponto dan bagian UPT Disnakertrans Sul-Sel yang punya kapasitas melakukan pengawasan tentang ketenagakerjaan agar segera turun ke lokasi untuk memeriksa pemenang tender Jembatan Ta’binjai.

Iya betul, mulai dari awal pekerjaan hampir sama sekali tidak pernah melihat petugas K3 di lokasi. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, soal anggaran penerapan K3. Saat berada di lokasi saya selalu bertanya pada Pak Vicky yang disebut sebagai koordinator atau pihak yang bertanggungjawab, dia hanya menjawab “tidak datang”. Dan bukan hanya itu juga, saya juga masih menunggu dokumen atau laporan uji sondir namun sampai saat ini pihak pelaksana belum bisa memberikan apa yang kami minta.

Kami berharap kepada pihak ULP Jeneponto harus profesional dalam menetapkan pemenang tender terutama persyaratan K3. Bahaya jika Jeneponto masih memenangkan perusahaan seperti ini lagi, seenaknya saja bekerja tanpa kendali pengawasan yang ketat, jelasnya Subair. (IQ)

Loading...

Pos terkait

Comment