Jeritan Warga Miskin Jeneponto Tersandera Desil
Oleh: e-RANK
Di Jeneponto, kemiskinan tak lagi sekadar soal perut kosong atau rumah reyot. Kini, ia menjelma menjadi vonis administratif bernama desil. Sebuah angka yang ditentukan dari balik meja, namun dampaknya terasa hingga ke ranjang pasien di puskesmas dan rumah sakit. Di hadapan sistem, jeritan warga miskin kerap kalah oleh data.
Desil yang sejatinya dirancang sebagai alat pemetaan kesejahteraan justru berubah menjadi pagar besi yang membatasi hak dasar warga: hak untuk sehat. Banyak warga miskin di Jeneponto terpaksa menelan pil pahit saat mendapati Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka nonaktif. Alasannya satu: mereka dianggap “tidak cukup miskin” oleh sistem, meski realitas hidup mereka berkata sebaliknya.
Ironinya, kemiskinan diukur bukan dari apa yang dialami, melainkan dari apa yang tercatat. Rumah bambu bisa terbaca sebagai tembok permanen, penghasilan tak tetap dianggap stabil, dan bantuan yang pernah diterima disulap menjadi bukti “kesejahteraan”. Data menjadi hakim tunggal, sementara suara warga tenggelam dalam sunyi birokrasi.
Akibatnya nyata dan menyakitkan. Warga miskin dipaksa menunda berobat, menjual ternak, bahkan berutang demi sekadar mendapatkan layanan kesehatan. Di titik inilah desil tak lagi netral; ia menjadi alat eksklusi sosial yang meminggirkan mereka yang seharusnya dilindungi negara.
Lebih menyedihkan lagi, proses koreksi data kerap berliku dan melelahkan. Warga diminta mondar-mandir dari desa ke kecamatan, dari dinas ke dinas, tanpa kepastian. Ketika sakit tak bisa menunggu, birokrasi justru meminta kesabaran. Negara seakan lupa bahwa kesehatan bukan hadiah, melainkan hak.
Jeritan warga miskin di Jeneponto adalah alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat. Sistem boleh rapi, data boleh digital, tapi keadilan tak boleh beku. Desil harus menjadi alat bantu, bukan palu godam yang memukul rakyat kecil.
Sudah saatnya pendekatan kebijakan dikembalikan pada nurani. Verifikasi faktual di lapangan harus diprioritaskan, mekanisme pengaduan dipermudah, dan yang terpenting: tak boleh ada warga miskin yang dilarang sakit hanya karena salah angka.
Jika negara masih berdiri atas nama keadilan sosial, maka jeritan ini tak boleh terus diabaikan. Karena ketika data lebih dipercaya daripada manusia, di situlah kebijakan kehilangan kemanusiaannya.
Comment