CAKRAWALAINFO.COM – JENEPONTO| UPTD SMP 2 Bontoramba tahun 2023 mendapat anggaran pagu sebesar Rp439.036.800. HPS sebesar Rp.439.021.884 dan pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp.410.283.960. Data LPSE.Jeneponto tahun 2023.
Berdasarkan data LPSE nama paket pekerjaan pada UPTD SMP tersebut adalah Pekerjaan Kontruksi tetapi pada papan informasi (papan proyek) bertuliskan pembangunan pagar dan rehabilitasi ruang kelas.
Hasil pantauan dilapangan ditemukan adanya penggunaan material besi behel yang berbeda ukuran pada pekerjaan sloof dan kolom pagar.
Ia juga menambahkan bahwa material krikil tampak tidak mempunyai ukuran spesifikasi sebab ukurannya mulai batu besar sampai abu batu bercampur.
Terkait penerapan K3 tim pemantau LP-RI juga sempat menyinggung namun sebatas pada penganggaran dan petugas K3 perusahaan.
Pihak yang mengaku sebagai pelaksana dilapangan Zainal, membenarkan adanya material yang telah digunakan dan berada di lokasi tersebut.
Iya betul, ada yang sudah terlanjur digunakan. Namun itu semua sudah dilihat oleh pengawas dan katanya tidak ada masalah. Terangnya
Untuk K3 “alhamdulillah kami sudah menggunakan cuman beberapa APD dan Kotak P3K masih di mobil karena belum digunakan.
Lanjut kata Ketua LP-RI Nasir Tinggi saat melalui via telpon dengan pihak pelaksana mengatakan bahwa sesuai dengan keterangan pihak pelaksana maka LP-RI meminta kepada pihaknya agar tetap patuh terhadap aturan yang tertuang dalam kontrak.
Ia juga menambahkan apa yang menjadi temuan tim pemantau LP-RI juga telah ditemukan Langsung oleh pihak Dinas dan Pihak kejaksaan.
“Iya, memang ada temuan dan insya Allah besok kami akan mulai membongkar dan memperbaiki apa yang menjadi temuan”. Ungkap pelaksana via telpon wa.
Kemudian adanya masukan dari beberapa pihak yang peduli atas kondisi pagar sekolah, sebaiknya juga pihak Dinas pendidikan bersama pihak pelaksana dapat mempertimbangkan saran pembangunan baru pagar sekolah mengingatkan kondisi kelayakan pundasi pagar lama.
Terakhir ia mengatakan bahwa adapun temuan LP-RI akan segera ditindaklanjuti ke pihak terkait terutama Dinas Pendidikan dan menyerahkan bukti-bukti permulaan adanya dugaan kelalaian dan lemahnya proses pengawasan yang dapat merugikan keuangan Negara kepada pihak APH dalam hal ini Kejari Jeneponto yang turut melakukan pendampingan.
Laporan: iqbal
Comment