CAKRAWALAINFO.COM – MAKASSAR | Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menemui Pimpinan DPRD Sulsel, di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel, di Jalan Ratulangi, Makassar, Rabu 3/3/2021.
Pertemuan itu dihadiri empat pimpinan DPRD Sulsel. Yakni Ketua DPRD Andi Ina Kartika Sari, bersama tiga wakil ketua, Ni’matullah, Darmawangsyah Muin, dan Muzayyin Arif.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan, tidak ada pembahasan penting pada pertemuan itu. Dirinya hanya bersilaturahmi dan menyampaikan beberapa hal.
“Kita hanya membahas gambaran bahwa kami mitra menyampaikan beberapa prioritas program yang sudah kami sampaikan di media. Kami juga sampaikan didalam fokus pembayaran utang Pemprov,” ucapnya.
Andi Sudirman mengungkapkan, dirinya juga menyampaikan kepada pimpinan DPRD Sulsel terkait sudah diterimanya surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas penunjukan dirinya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel.
Terkait dengan program prioritas pemerintah provinsi, Andi Sudirman mengaku jika pertemuan pertamanya dengan Pimpinan DPRD dalam kapasitas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur, belum membahas detail program prioritas yang akan dijalankannya.
“Ini kan baru pertemuan pertama dengan Pimpinan DPRD, mungkin di pertemuan kedua akan kita bahas itu,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin, menjelaskan, pertemuan itu hanya silaturahmi setelah Wakil Gubernur menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
“Tadi kita hanya silaturahmi biasa, Plt Gubernur juga sampaikan jika sudah ada surat tugas dari Kemendagri atas penunjukannya sebagai Plt,” ungkapnya.
Sekertaris DPD Gerindra Sulsel ini juga meminta kepada Plt Gubernur untuk bisa bekerja dengan baik, khususnya dengan adanya pola perubahan kepemimpinan yang baru.
“Tadi kita juga mau mengecek kesiapan pemerintah daerah dengan adanya perubahan pola kepemimpinan yang baru, sambil tunggu status hukum gubernur lama,” ucapnya.
Darmawangsyah yang akrab disapa Wawan ini pun mengharapkan Plt Gubernur mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terganggu oleh kondisi yang terjadi belakangan ini.
Laporan: Ani Hammer
Comment